![]() |
Masyarakat saat antri mengisi BBM bersubsidi di salah satu pangkalan BBM di Panipahan beberapa waktu lalu. (Foto: Fauzi Akmal SH) |
Inforohil.com, Palika – Organsiasi Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) minta para pelaku usaha pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tertib dan taat aturan.
Hal itu dikemukakan ketua Pemuda Muhammadiyah Palika, Fauzi Akmal SH dalam rilis yang diterima inforohil.com, Jumat (26/03/2021).
“Terutama pihak yang berwenang untuk menertibkan pangkalan minyak subsidi yang ada di Palika, sebab akhir-akhir ini cukup menjadi perhatian kita karena terjadinya kelangkaan,” kata Fauzi Akmal.
Fauzi juga mengatakan bahwa pihaknya juga meminta pihak berwenang untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Dimana masyarakat selama ini kesulitan untuk mendapatkan BBM dan bahkan rela antri berjam-jam untuk keperluan melaut.
“Masalah ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut, ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Dikatakannya, pangkalan Pertamina sebagai penyalur minyak solar dan premium bersubsidi seharusnya tepat sasaran karena yang menjadi target utama terhadap minyak tersebut ialah masyarakat miskin tapi hal yang terjadi malah sebaliknya.
“Banyak agen-agen minyak dan pengusaha ekspor-impor yang punya modal justru menikmati minyak bersubsidi tersebut. Ini perlu kita kroscek kembali apakah mereka-mereka ini sudah mengantongi izin atau belum,” pungkasnya.
Ditambahkan Fauzi, selain itu dengan hasil peninjauannya di lapangan bahwa juga masih banyak drum-drum tempat untuk BBM diisi oleh penyalur. Jika ini di biarkan akan merugikan masyarakat yang menjadi faktor utama sebagai penerima minyak solar bersubsidi tersebut.
“Perlu kita ketahui, pangkalan BBM tersebut di Dua lokasi yakni di Jalan Senangin dan Jalan Udang atau ST namun ini pun sering juga terjadi kehabisan minyak. Menurut saya, masyarakat Panipahan sangat bergantung dari persedian minyak solar tersebut karena harganya sangat terjangkau dan mudah dijangkau oleh warga Panipahan,” ujarnya.
“Untuk itu kita menghimbau kepada Upika Kecamatan Pasir Limau Kapas untuk mengambil alih atas permasalahan ini secepat mungkin. Karena seringkali terjadinya cekcok warga akibat mengantri terlalu lama,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Upika khususnya Pemerintah Kecamatan Pasir Limau Kapas belum dapat dikonfirmasi dan akan segera dilakukan konfirmasi terkait kelangkaan BBM subsidi di wilayah pesisir tersebut. (rls/iloeng)