Opini Oleh : Vicky Nanda Putra
Memasuki Babak baru dengan tahun yang baru pula tentunya dengan semangat yang baru pula, kontestasi politik Pilkada Provinsi Riau sudah di mulai. Bukti bahwa negara ini menganut sistem demokrasi yang di gagas oleh Abraham Lincoln.
Dalam hal ini, pendidikan politik/edukasi politik meski di berikan kepada masyarakat agar terwujudnya Pilkada yang demokratis sesuai dengan keinginan serta harapan masyarakat, bebas dari Black Campaign maupun Negatif Campaign.
Pilkada yang baik dan bersih maka melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan hati nurani masyarakat, begitu juga sebaliknya jika pilkada tersebut penuh dengan Black Campaign, maka pemimpin yang di hasilkan tidak lah sesuai dengan keinginan masyarakat banyak.
Politik Menurut Peter Merki adalah yang sebaik-baiknya politik adalah memperbaiki tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. konsep ini secara Normatif sangat luar biasa, Namun gagal secara Empirik.
Secara Empirik, penulis lebih setuju dengan konsep politik yang di gagas oleh Harol D Laswell “Who, Gets, What and How” Siapa, Mendapat, apa dan bagaimana. Yang berorientasi pada power atau Kekuasaan. Politics is War ”Politik adalah Perang” ada yang menang dan ada yang kalah (Strategi Shin Zui).
Pilkada merupakan suatu ajang dimana tiap-tiap para calon menarik simpati konstituen atau pemilih. Namun, kita sebagai pemilih harus cerdas dalam menentukan pilihan. Karena jika salah maka akan berdampak lah selama 5 tahun ke depan.
Dalam memilih, masyarakat mesti melihat bagaimana Track Record atau Rekam Jejak (Elektabilitas) paslon tersebut. Bagaimana kecerdasan nya, kedekatan nya dengan agama serta rakyatnya mencerminkan kepemimpinan Rasulullah SAW yang sebagai Suri Tauladan kita.
Maka paslon tersebut sepanjang ia masih banyak melakukan suatu perubahan yang signifikan pada perbaikan-perbaikan pada suatu system yang ia tempati atau pimpin, maka Paslon tersebut layak untuk di pilih.
Apalagi semisalnya Paslon Pilgubri yang pernah menduduki suatu jabatan kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sangat mudah melihat rekam jejaknya, dengan melihat bagaimana tata kelola pemerintahan daerah tersebut, baikkah atau sebaliknya.
Perlahan, kebiasaan Money Politics/Politik Uang meski di hapuskan. Karena secara logika kita berfikir saja, ketika ia kampanye saja banyak menghabiskan amunisi, apalagi jika sudah menjabat maka secara otomatis ia akan berusaha mengembalikan modal yang telah habis semasa kampanye.
Tentunya dengan begitu KKN di Provinsi Riau ini terkhususnya tidak akan ada habis-habisnya. Apalagi daerah Provinsi Riau sudah 3 kali kepala daerah nya berurusan dengan KPK yang berujung pada penahanan. Jadi, atas kesalahan di masa lalu jangan sampai terulang di masa yang akan datang.
Jika yang di berikan sebanyak 100/200 ribu perkepala, jika kita bagi-bagikan selama 5 tahun ia menjabat maka hanya berapa yang kita peroleh perbulan, bahkan perharinya. Semurah itu kah suara rakyat, tentu tidak.
Perlu di luruskan paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa ketika terpilih nya seorang kepala daerah maupun presiden sekalipun sebagai kepala negara tidak berdampak apa-apa. Ini merupakan Pandangan yang perlu di luruskan.
Karena mereka yang memiliki jabatan strategis sebgai kepala daerah maupun kepala negara, menggunakan instrumen atau tangan yang ia miliki, ketika ia dekat dengan masyarakat dan aspiratif, maka kebijakan yang ia keluarkan akan sesuai dengan keinginan atau Input masyarakat, begitu juga sebaliknya.
Jadi sebenarnya sangat berpengaruh besar pada kehidupan yang ada pada suatu masyarakat tersebut, karena berhubungan dengan ekonomi serta politik yang ada yang bersentuhan dengan masyrakat secara langsung.
Sebenarnya dalam hal edukasi politik disini di tuntut peran dari partai politik, karena merupakan salah fungsi yang melekat pada partai politik tersebut. Survei pada saat ini menunjukkan tingkat kepercayaan “Trust” masyarakat terhadap partai politik menurun.
Hal ini seharusnya, menjadi evaluasi dalam internal partai, karena terjadi degradasi peran dan fungsi partai secara empirik. Kebanyakan Bermunculan Partai-Partai itu hanya ketika Pemilu saja. Jadi dapat di pertanyakan kemana fungsi-fungsi nya selama ini.
Dan dalam menentukan pilihan kepada paslon, di samping kita sebagai masyarakat awam melihat bagaimana Elektabilitas Calon tersebut, kita juga harus melihat bagaimana Elektabilitas Partai yang mengusung nya tersebut.
Karena dalam mengambil tiap kebijakan-kebijakan yang besar, sudah menjadi suatu hal yang pasti Paslon tersebut di pengaruhi/Influence oleh Partai pengusung tersebut.
Biaya Politik memang sangat mahal, apalagi dalam membeli sampan partai. Tetapi perlu di ingat, Sampan Partai Pengusung hanya mengantarkan Balon sampai pada tahap Verifikasi sehingga menjadi Paslon. Sementara, penentu akhir nya adalah Masyarakat.
Jadi mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Prov Riau yang bersih dan bermarwah, yang melahirkan pemimpin yang adil, cerdas, bijaksana yang di ridhoi allah SWT. Yakin Usaha Sampai.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
