Inforohil.com, Jakarta – Plt Bupati Rokan Hilir (Rohil) Drs. H. Jamiludin dan Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan menghadiri acara Rapat Kerja Pemerintah dengan Bupati, walikota dan ketua DPRD Kabupaten/kota tentang percepatan pelaksanaan berusaha di daerah yang di pimpin oleh presiden Republik Indonesia Jokowidodo di Jakarta, Selasa (28/3).
Acara yang diadakan Sekretaris kabinet di Hall B3 Jakarta International Expo rapat kerja ini tentang percepatan pelaksanaan berusaha di daerah. Salah satu tujuan dari single submission yang dirapatkan hari ini adalah untuk bersama-sama bisa mentelaah, dan membedah aturan-aturan, persyaratan-persyaratan, izin-izin mana yang harus dipangkas, mana yang harus disederhanakan, dan mana yang harus dihilangkan.
Selain iti daerah harus mengharmonisasi kembali kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dimana problemnya di sini adalah ada di investasi yang masih terhambat dengan urusan-urusan perizinan.
Plt Bupati Rokan Hilir Drs. H. Jamiludin memeberi keterangan dari hasil rapat kerja yang di sampai kan presiden RI Kepada Bupati/walikota dan Ketua DPRD yang berada di kabupaten/kota tidak membuat perda-perda lagi yang menyebabkan ruwet nya kepengurusan perizinan di daerah.
“Dan juga pemerintah pusat sudah perintahkan juga ke menteri-menteri tidak lagi mengajukan banyak undang-undang. Undang-undang yang lama saja yang harus dicek satu persatu, direvisi, dan diperbaiki. Untuk itu dalam kepengurusan perizinan harus di percepat di daerah daerah,” papar Djamiluddin.
Oleh karena itu lanjut dia, hal seperti ini adalah momentum dan kunci sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini hanya ada dua faktor yang pertama kunci investasi (naik atau tidak naik), sama yang kedua ekspor. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. “Hanya itu saja yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Diungkapkan Djamiluddin, pada pagi hari ini pemerintah dalam hal ini presiden RI mengumpulkan seluruh Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/kota seluruh indonesia agar memiliki sebuah panduan yang sama, sebuah visi bersama, menyelesaikan masalahnya seperti apa.
Karena sebentar lagi akan membangun sebuah single submission didahului dengan membentuk satuan tugas (satgas) terutama nanti di Pusat biar sambung dengan daerah-daerah tujuan investasi sehingga bisa semuanya satu bahasa menyelesaikan masalah dalam mengeluar kan perizinan. (rilis)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
