Inforohil.com, Pekanbaru – Tiga sektor akan menjadi fokus perubahan pasangan Lukman-Hardianto jika terpilih sebagai Cagub-Cawagub 2018-2023.
Pertama, di bidang kesehatan, Lukman-Hardianto akan mengadakan Kartu Riau Sehat (KRS) yang terintegrasi dengan Kartu Riau Pintar (KRP). Tujuannya untuk membantu seluruh masyarakat Riau yang tidak mampu agar bisa menjadi peserta BPJS.
“Kami juga akan bantu premi asuransinya. Nah, setiap masyarakat yang sudah terdaftar akan kami kasih KRS sebagai identitas selain KTP. Bukan berarti BPJS dipindahkan jadi KRS.Tapi kami akan bekerja sama dengan BPJS,” tuturnya.
Seiring dengan banyaknya pengaduan soal pelayanan BPJS yang kurang maksimal, Lukman-Hardianto juga berencana membuat posko pengaduan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat Riau, ujar Hardianto saat kampanye di Jalan Suka Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Senin (5/3).
Di sektor pendidikan, salah satunya adalah tetap menjalankan program pendidikan dasar 12 tahun. Tak hanya itu, pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKB tersebut juga akan memperbanyak jumlah sarjana.
“Minimal harus (lulus) SMK/SMA. Karena ijazah SMA saja kadang tidak laku. Setelah itu, ayo bicara soal bagaimana mencetak minimal satu sarjana satu rumah,” ujar Hardianto.
Selanjutnya, Hardianto akan memberikan beasiswa kepada pelajar dari keluarga kurang mampu. Minimal 500 anak Riau harus berangkat ke luar negeri.
“Ini berawal dari tiga minggu yang lalu. Kami menerima ratusan adik-adik calon mahasiswa yang diterima di luar negeri. Tapi tak jadi berangkat karena biaya. Sudah mengadu ke pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, tapi tak ada anggaran,” ujar Hardianto.
Terakhir dan tak kalah penting adalah pemberantasan korupsi. Lukman-Hardianto juga telah menyusun program untuk memberantas korupsi. Menurut Hardianto, korupsi terjadi karena dua hal. Yaitu, adanya kesempatan dan kebutuhan.
“Kalau sekali dua kali nggak terpengaruh. Tapi kalau setiap hari ketemu, kesempatan yang sama berangsur-angsur akan terpengaruh,” jelas anggota DPRD Riau tersebut.
Hal yang kedua yaitu kebutuhan. Dalam hal ini, nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diperhatikan. Banyak ASN yang terlibat dalam korupsi karena pendapatan mereka yang tidak sesuai.
“Jangan salahkan kalau mereka mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan. ASN ini adalah kunci sistem yang akan melaksanakan program kerja yang sudah kami siapkan. Imbalannya kami perhatikan,” sebut Hardianto.
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
