Inforohil.com – Momentum yang tak terduga terjadi di Provinsi Riau setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan anggaran di lingkungan pemerintahan provinsi. Sebagai langkah penanganan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menunjuk Wakil Gubernur SF Hariyanto untuk menjalankan tugas Gubernur sementara waktu.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Abdul Wahid terkait dugaan pengaturan dan pemerasan anggaran besar-besaran di sektor infrastruktur provinsi. Setelah OTT dan pemeriksaan awal, Kemendagri lalu menerbitkan surat dengan nomor radiogram 100.2.1.3/8861/SJ yang menunjuk SF Hariyanto untuk menggantikan posisi Gubernur dalam tugas pemerintahan sehari-hari.
Meski demikian, status Abdul Wahid sebagai Gubernur secara resmi belum dinonaktifkan penuh menurut Mendagri, penonaktifan akan dilakukan apabila proses hukum telah masuk tahap penahanan.
Dengan penunjukan SF Hariyanto, roda pemerintahan di Provinsi Riau diarahkan untuk tetap berjalan normal, terutama dalam pelayanan publik dan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
Dalam pernyataannya, Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa pihak pemprov telah menerima radiogram Kemendagri dan sedang mengatur transisi sementara hingga keputusan hukum lebih lanjut.
Penetapan tersangka Gubernur Riau ini menjadi pukulan keras bagi citra pemerintahan daerah dan pengelolaan anggaran publik di Riau. Sejumlah lembaga masyarakat meminta agar seluruh jajaran birokrasi lebih berhati-hati dan profesional.
Sementara itu, Kemendagri memastikan bahwa meskipun jabatan Gubernur masih secara teknis dipegang Abdul Wahid, tugas pemerintahan secara praktis sudah dialihkan ke SF Hariyanto agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Pemprov Riau akan menjalankan pemerintahan dengan SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur hingga status hukum Gubernur ditetapkan secara jelas.
KPK akan melanjutkan penyidikan untuk menetapkan tersangka lainnya serta mengungkap aliran dana dan jaringan yang terlibat.
DPRD Riau dan Kemendagri akan memantau perkembangan apakah diperlukan pengangkatan definitif Gubernur baru, jika nanti vonis inkrah terjadi.
Kasus ini merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap kepala daerah dan pengelolaan anggaran di daerah kini semakin tajam. Bagi provinsi Riau, ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik. ***
