Inforohil.com, Bagansiapiapi- Salah satu kader pengurus DPD Partai Rokan Hilir (Rohil) Rasmali SH merasa tidak terima setelah mendapat informasi bahwa rapat fraksi yang dilakukan anggota DPRD Rohil pekan lalu ternyata didomplengi rapat Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Golkar Rohil.
Menurutnya, rapat tersebut tidak sesuai dengan peraturan organisasi Golkar maupun ADRT karena tidak melibatkan beberapa pengurus inti partai Golkar lainnya. Seharusnya menurut Rasmali, rapat fraksi tidak bisa dicampurkan sekaligus membahas Musda Golkar.
Informasi yang diterimanya, rapat fraksi itu dipimpin ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan serta beberapa anggota DPRD laiinya. Tidak ada pengurus inti, sedangkan Nasrudin sendiri ditunjuk sebagai Plt Ketua DPRD Rohil oleh DPD Golkar Riau semasa Pilkada Bupati Rohil 2015 lalu. Ditegaskannya, SK penunjukan Nasrudin tersebut hanya turun dari langit karena tidak terpilih secara Musda.
“Kami meminta, janganlah Golkar ini di obok-obok oleh pengurus yang tidak mau melakukan koordinasi kebawah. Musda ini harus melibatkan semua pengurus inti,” ujar Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Agama, Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Rohil itu, Selasa (18/10).
Diungkapkannya Golkar Rohil sudah tidak ada kepemimpinan semenjak ditinggal Annas Maamun selama tiga tahun. Terbukti, pada Pilkada serentak 2015 kemarin, Golkar mengalami kalah telak. Jika dibiarkan, dikhawatirkannya Golkar yang saat ini mempunyai 11 kursi di DPRD Rohil pada Pileg 2019 mendatang akan anjlok menjadi 4 kursi.
Selain itu, dirinya juga sudah mendesak lama ke DPP Golkar bagian Korwil Sumatra dan Riau Dahrul Iska, dan menyampaikan kepada Korwil DPD Golkar Riau M Yunus serta kepada pengurus Provinsi Ketua Harian Golkar Riau Ruspan Aman, dan Bidang Kaderisasi Golkar Riau Nasir Day. Dia meminta Musda IV harus sempurna sesuai ADRT serta peraturan organisasi golkar.
Golkar Rohil sendiri lanjutnya, sesuai arahan Rapimnas DPP Golkar sudah terlambat melakukan Musda. Seharusnya, Musda sudah dilakukan September kemarin. Untuk itu, dia berharap Musda yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini harus dipersiapkan betul-betul sesuai ADRT. Sehingga bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas untuk membangkitkan Golkar kembali.
“Ini tidak main-main, bagi PK (Pimpinan Kecamatan) harus mempersiapkan diri melengkapkan diri status legal kepengurusannya menjelang Musda dilaksanakan,” ujarnya mengingatkan. (Gabe)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
