 |
| Foto kolase Camat Bagan Sinembah Sakinah SSTP Msi dan Dewan Rohil Dapil IV yang hadir saat Musrenbang, Jumat (21/02). |
Inforohil.com, Bagan Batu – Tiga tahun menjabat sebagai Camat Bagan Sinembah dan Tiga kali pula mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Sakinah STTP MSi merasa ada yang berbeda pada Musrenbang yang dilaksanakan pada Jumat (21/02).
Perbedaan itu ia rasakan dengan hadirnya 8 anggota DPRD Rohil Dapil 4 Bagan Sinembah. Sebab, di tahun tahun sebelumnya hanya dihadiri 2 atau 3 anggota dewan saja.
Dengan demikian, harapan usulan-usulan nantinya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat Bagan Sinembah.
“Mudah-mudahan dengan hadirnya bapak dan ibu dewan, usulan pembangunan oleh penghulu nantinya bisa dikawal dan dapat teralisasi,” ucapnya.
Pantauan di lokasi acara, memang terlihat ada 8 dari 10 anggota DPRD Rohil yang hadir. Bahkan Ketua DPRD Rohil, Maston, bersama dua wakilnya, H Abdullah dan Hamzah SHi MM hadir.
Sementara anggota DPRD lainnya, Riyadi SH, Raly Anugrah H S.Sos, Fazrul Hidayat Lubis S.Sos, Maria Tambunan dan Hj Harmida juga hadir.
Dia juga mengaku selama ia menjabat camat sudah banyak dirasakan pembangunan oleh Pemkab Rokan Hilir baik itu berupa infrastruktur maupun non infrastruktur.
“Mudah-mudahan usulan pada Musrenbang kali ini banyak yang terealisasi. Selama saya menjabat, 3 tahun, sudah banyak kami rasakan pembangunan dari Pemda Rohil, berupa insfrastuktur maupun non infrastruktur,” ucapnya.
Sebelum dilaksanakannya Musrenbang tingkat kecamatan ini, lanjut Sakinah lagi, untuk tingkat kepenghuluan dan kelurahan sudah terlebih dahulu dilaksanakan. Namun ia mengaku ada sedikit kekecewaan dari penghulu karena pembangunan dibeberapa kepenghuluan pada tahun lalu tidak teralisasi satupun.
“Kami selaku pimpinan tingkat bawah, tentu saja hal itu menjadi beban. Karena tidak terealisasikan. Kami sepakat dari penghulu, lurah, kami tidak mau muluk-muluk, dan harus ada keterbukaan diantara kita,” tukasnya.
Dan oleh karenanya, lanjut Sakinah lagi, kepada bupati Rohil yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan pembangunan, Rahmatul Zamri dan ketua DPRD Rohil Maston, agar lebih memprioritaskan 4 kepenghuluan yang belum menerima dana desa karena belum Teregistrasi yang menjadi perhatian khusus.
“Jadi perhatian kita jangan difokuskan kepada desa yang pembangunannya sudah 80 persen, seperti Paket-paket/Transmigrasi atau Pirlokal, jadi kita fokuskan kepada desa yang belum Teregistrasi dan desa induk,” usulnya.
Sakinah juga mengatakan agar tidak fokus terhadap pembangunan infrastruktur semata, namun lebih kepada pemberdayaan dari dinas lain. Misalnya pengrajin telur asin yang mengaku kesulitan mencari bahan baku telur bebek.
Dan hal itu menurutnya bisa dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk memikirkan hal itu, bisa dengan cara pembinaan ternak bebek dan lain sebagainya.
Selain itu Sakinah juga menyinggung pembangunan jalan lingkar dan agar dinas PU untuk melanjutkan progres pembangunannya. Tentu saja agar truk yang bermuatan berat seperti CPO, sawit dan akasia tidak merusak jalan daerah.
Selain itu, Sakinah juga mengeluhkan sulitnya menertibkan pajak lama, dan pada kesempatan itu dia mengusulkan yang pernah ia katakan untuk membebaskan lahan pajak lama oleh Pemda Rohil.
“Kami mohon pajak lama dibebaskan dan kita pindahkan ke pajak baru, dan dijadikan taman kota. Kalau lahan pajak lama itu tidak dibebaskan oleh pemda Rohil, akan tetap gitu-gitu saja,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Setdakab Rohil Rahmatul Zamri sebelum membuka Musrenbang mengatakan agar persoalan pajak lama untuk membebaskan lahan, perlu dilakukan perumusan terlebih dahulu. Tentu saja ajan memakan waktu yang cukup panjang untuk merealisasikan itu terlebih anggaran Pemkab Rohil tidak cukup, namun dengan perumusan tinggal menunggu waktu saja.
Dia juga mengatakan bahwa Musyawarah Rencana Pembangunan – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang – RKPD) adalah merupakan wadah untuk mendiskusikan rencana pembangunan disetiap daerah kepenghuluan dan kelurahan.
“Jangan memasukan usulan pembangunan diluar RKPD. Karena disinilah (Musrenbang, Red) adalah wadahnya untuk mendiskusikan rencana pembangunan mana yang memiliki skala prioritas,” kata Rahmatul.
Menurutnya, tidak semua usulan dari setiap kecamatan akan dapat terealisasikan. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. “Karena kalau dituruti bisa mencapai Rp 2 T,” terangnya.
Dan untuk itu setiap usulan yang sudah masuk dalam musrenbang itu akan kembali dibahas ditingkat kabupaten. “Apa yang prioritaskan nanti, kami bahas lagi di forum OPD, kita singkronkan usulan dengan rencana kerja OPD. Habis itu baru di forum DPRD,” tegas Rahmatul Zamri lagi. (iloeng)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
