Inforohil.com, Bagansiapiapi – Sekitar 25 orang perwakilan tenaga honorer dilingkungan Pemkab Rokan Hilir (Rohil) diberi kesempatan untuk mendengarkan langsung jawaban Bupati Rohil H Suyatno atas tuntutan mereka dalam melakukan aksi unjuk rasa, Senin (24/9).
Pertemuan tersebut berlangsung dilantai tiga kantor bupati Rohil. Seluruh kepala OPD hadir mendampingi Bupati mendengarkan tiga tuntutan para honorer yang dirumahkan sejak 18 september itu.
Menanggapi hal itu, Suyatno menjelaskan bahwa kebijakan merumahkan honorer itu bukanlah kebijakan pribadinya. Akan tetapi merupakan kebijakan itu sudah mendapat masukan dari berbagai Operasional Perangkat Daerah (OPD) dan Forkompinda.
Dijelaskan Suyatno, alasan merumahkan honorer tersebut tidak terlepas dari kondisi APBD Kabupaten Rohil yang saat ini sedang dalam kondisi defisit anggaran. Namun, kondisi defisit itu sifatnya hanya sementara. Tapi jika honorer tetap dipertahankan yang jumlahnya sangat banyak, akan semakin menumpuk utang Pemkab Rohil.
“Beban terlalu berat. Berdasarkan kesepakatan kita kemarin, inilah keputusan terbaik (merumahkan, red). Kalau tidak negri ini akan menjadi kolaps ini. 1,4 triliun APBD kita, belanja pegawai saja mencapai 900 miliar,” jelas Bupati.
Sementara itu mengenai kebijakan merumahkan honorer, ditegaskan bupati berkali kali dalam jawabannya, merumahkan honorer itu juga hanya bersifat sementara. Semua tergantung dengan kondisi keuangan daerah.
Ditegaskan dia, tidak mungkin Pemkab tidak menerima tenaga honorer. Apalagi honorer yang rajin dan sudah bekerja sejak lama akan jadi pertimbangan nantinya bagi Pemkab.
“Itu hanya sementara, nanti akan ada lagi penguman dari kami, ada kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan. Pada intinya saya akan tetap memperhatikan. Tengoklah perkembangan dua bulan ini, pasti tau informasi itu, tenang sajalah,” ujar Suyatno menjawab pertanyaan Khaidir salah seorang honorer yang meminta jawaban kepastian itu.
Pada hakikatnya lanjut Suyatno lagi, ini sifatnya hanya sementara. Masing-masing OPD sudah tahu mana honorer yang betul-betul serius bekerja dan mana honerer yang sama sekali tidak bekerja.
Mengenai gaji, Suyatno berjanji bahwa Pemkab Rohil akan tetap membayarkan lima bulan gaji honorer itu terhitung dari tiga bulan tunda bayar 2017 dan dua bulan di 2018. Namun, pembayaran itu harus menggunakan APBD Perubahan yang saat ini belum juga kunjung disahkan oleh DPRD Rohil.
“Pembayaran itu tetap kita lunasi. Saya sudahkan tekankan sama Sekda supaya segera sahkan APBD-P, begitu APBD-P disahkan, langsung bayar, ” tegas Bupati.
Disamping itu, perwakilan honorer juga menyerahkan berkas sebanyak 400 orang anggota unjuk rasa yang ditanda tangani untuk disampaikan kepada Sekda Rohil agar kedepan jadi perhatian Pemkab Rohil untuk bisa direkrut kembali sebagai tenaga honorer. (syawal)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
