Inforohil.com, Bagansiapiapi – Pembagian proyek penunjukan langsung (PL) baik pekerjaan fisik maupun non fisik tahun anggaran 2018 di dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dinilai hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.
Oleh sebab itu, Badan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia (BPK-Askumindo) Kabupaten Rohil, meminta kepada Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih transparansi terhadap paket pekerjaan proyek tersebut.
Askumindo mencurigai ada indikasi permainan yang tidak sehat pada dinas tersebut karena tidak selektif dalam memberikan paket kepada pihak ketiga. Selain itu, ada juga kesan indikasi proyek tertentu dimonopoli individu tertentu. Sehingga rekanan atau kontraktor lain tidak kebagian.
“Contohnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di PUTR, kalau transparan mari tunjukkan siapa saja mendapatkan paket dana rutin itu,” tantang Zulfakar Juned Ketua Askumindo, Kamis (7/6) di Bagansiapiapi.
Selain itu, Askumindo juga mengharapkan tidak ada klaim oleh anggota DPRD yang melaksanakan proyek PL tersebut, berdasarkan aspirasi DPRD masing-masing. Bahkan, tiap satu orang bisa mendapat lima sampai sepuluh paket proyek. Dengan begitu diminta transparan dan proporsional dalam melaksanakan tugas.
“Ada sumber mengatakan, ada yang mendapat lima paket bahkan ada yang sampai sepuluh. Malah ada yang tidak dapat sama sekali. Sekarang aspirasi ini menjadi dilema, tidak tugasnya anggota DPRD menjadi mafia proyek,” kata Ketua Askumindo Rohil, Zulpakar Djuned di Bagansiapi-api.
Zulpakar dengan sejumlah asosiasi lainnya juga sudah pernah meyampaikan persoalan ini, kendati tidak ada perubahan. Bahkan, Askumindo menantang Dinas PUTR untuk membuka siapa saja yang mendapatkannya, karena pihaknya mengaku mempunya data dan rekap rekananan kontrakor yang dapat. “Jangan seolah-olah setiap ditanyakan yang punya adalah orang tertentu saja,” ungkapnya.
Menurut Zulpakar, khusus untuk pelelangan umum seharusnya Dinas atau OPD lebih mengutamakan para rekanan kontraktor lokal. Ia mengajak, untuk merubah pola lama yang hampir setiap pelelangan umum di monopoli oleh rekanan kontraktor dari luar Rokan Hilir.
Kemudian diharapkan, pihak dinas terkait jangan mengabaikan kepentingan para rekanan kontraktor yang tergabung di dalam semua asosiasi konstruksi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, sehinngga banyak rekanan lokal yang gigit jari tidak mendapat pekerjaan. Demikian pula diharapkan kepada pimpinan kepala daerah bisa menertibkan hal ini. (syawal)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
