• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
INFOROHIL.COM
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Pemerintah
  • Politik
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Peristiwa
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Pemerintah
  • Politik
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Peristiwa
  • Opini
No Result
View All Result
INFOROHIL.COM
No Result
View All Result
Home Pemerintah

LPP APBD Rohil 2014 Dapat WDP, Fraksi Gerindra Soroti Keterlambatan Bupati Sampaikan Laporannya ke Dewan

1 September 2015
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Sidang Paripurna
Inforohil.com, ‎Bangko- Laporan Pertanggung Jawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang disampaikan Bupati Rohil H Suyatno pada 10 Agustus 2015 lalu, mendapat sorotan dari DPRD Rohil karena terlambat melaporkannya kepada legislatif.
Dari hasil laporannya yang disampaikan Bupati, laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umumnya yang dibacakan juru bicara Ucok Mukhtar terhadap LPP APBD Rohil tahun 2014 saat sidang paripurna, Selasa (1/9/15), menegaskan, berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini, paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berahir.
“Ketentuan ini tentunya mengikat secara politis dan yuridis. Artinya, pihak bupati dituntut untuk taat aturan,” jelas Ucok Mukhtar.
Ketaatan aturan ini lanjut Ucok Mukhtar, akan sangat berdampak positif terhadap agenda penyampaian pandangan umum DPRD dan agenda kedewanan dan pemerintahan yang lain. Keterlambatan waktu dalam penyampaian LPP merupakan salah satu indikator positif atas kerja dan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah kearah yang lebih baik.
“‎Catatan strategis DPRD terhadap pertanggung jawaban pelaksana APBD tahun 2014 ini menjadi sangat penting karena sebagai wujud laporan pelaksanaan tugas yang tujuan utamanya agar dapat diketahui hasil pelaksanaan APBD apakah sudah memenuhi prinsip efesiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pembangunan,” terang Ucok.
Bukan hanya itu saja, fraksi Gerindra juga memberikan catatan lain atas kinerja Pemda Rohil selama 201s ini. Diantaranya, ‎rendahnya realisasi target PAD, banyak bangunan yang tidak bisa di fungsikan, lemahnya mutu pendidikan, serta harus meningkatkan status LPP APBD dari WDP menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (syawal)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
ShareTweetSend
Previous Post

APBD Besar 2,8 Triliun, Tapi 70 Persen Jalan di Rohil Rusak Berat

Next Post

Ini Jawaban Bupati Soal Pandangan Umum Fraksi DPRD Rohil Mengenai LPP APBD 2014

Next Post

Ini Jawaban Bupati Soal Pandangan Umum Fraksi DPRD Rohil Mengenai LPP APBD 2014

Kabar Terbaru

Bupati Rohil Canangkan Gerakan Rohil Menanam, Targetkan 2.000 Pohon Penghijauan

31 Desember 2025

Bikin Resah Masyarakat, Residivis Pencuri Sawit Rozi Putra Diciduk Polsek TPTM

29 Desember 2025

Warga “Sulap” Jalan Rusak Jadi Lokasi Rekreasi Dadakan, Pemerintah Diminta Tidak Tutup Mata

28 Desember 2025

SSB Almajidiyah Bagan Batu Wakili Indonesia dalam Ajang Internasional di Malaysia

26 Desember 2025

Bangko Pusako Angkat Piala Juara Umum MTQ ke-XX Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025

21 Desember 2025

Kapolres Rohil Cek Stok BBM di Dua SPBU, Pastikan Pasokan Aman Selama Operasi Lilin 2025

20 Desember 2025
INFOROHIL.COM

Copyright ©2021 InfoRohil.com. Developed with 💙 by webee

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan Pers
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Pemerintah
  • Politik
  • Hukrim
  • Lingkungan
  • Peristiwa
  • Opini

Copyright ©2021 InfoRohil.com. Developed with 💙 by webee