 |
| Grafis: Bung Adeck |
Inforohil.com, Bagansiapiapi – DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) angkat bicara lagi soal adanya wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang akan merumahkan ribuan tenaga honorer awal tahun 2017 mendatang.
Sekretaris Komisi A Afrizal didampingi Ketua Komisi A Abu Khoiri saat dikonfirmasi, Selasa (1/11) mengingatkan, agar isu tersebut tidak membuat para tenaga honorer risau yang menyebabkan kinerja mereka semakin memburuk.
Menurut Afrizal, seharusnya sebelum menyampaikan hal itu, sebaiknya BKD sebelum menyampaikan hal itu seharusnya terlebih dahulu memberikan solusi yang baik. Apalagi, saat ini Pemkab Rohil tengah menggaungkan penyediaan lapangan kerja.
“Sebaiknya dipikirkan dan di pertimbangkan dulu pengurangan honorer. Penertiban itu oke, tapi mana yang fiktif dan tidak bekerja saja yang diberhentikan,” ujar politisi Golkar itu.
Menurutnya hal itu tidak perlu dilakukan agar para honorer bisa tetap bekerja jika tidak bisa mencari solusi lain. Caranya, dengan mengurangi kegiatan seremonial dan mengurangi pembangunan fisik yang ada di dinas Cipta Karya yang dinilai hanya buang-buang anggaran saja.
“Pemerintah disatu sisi ingin menakan angka pengangguran, tapi kalau begini caranya itu akan menambah pengangguran,” sebutnya.
Sementara itu Ketua Komisi A Abu Khoiri menamahkan, dalam waktu dekat pekan ini akan melakukan pemanggilan terhadap BKD. DPRD akan mempertanyakan berapa jumlah total seluruh tenaga honorer yang ada diseluruh kantor baik yang ada dibawah BKD maupun dinas lain.
“Kita akan meminta rinciannya disetiap dinas, apakah data itu nanti ada yang fiktif kita akan cek langsung kelapangan,” tegas Politisi PKB ini. .
Untuk itu pria yang akrab disapa Aboi ini menegaskan agar BKD Rohil dalam melakukan verifikasi agar betul-betul melakukan perekan sesuai data yang ada. Sehingga kedepan tidak ada lagi ditemukan pembayaran tenaga honorer yang diduga fiktif. (Gabe)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
