Inforohil.com, Pekanbaru – Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Riau yang digelar di Pekanbaru. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan serta percepatan program reforma agraria di wilayah Riau.
Rakor dihadiri oleh para kepala daerah se-Riau dan dibuka dengan penyampaian laporan capaian kinerja oleh BPN Provinsi Riau selaku Gugus Tugas Reforma Agraria. Pada tahun 2025, program redistribusi tanah menargetkan 3.150 bidang dan berhasil mencapai realisasi fisik 100 persen, serta realisasi anggaran 99,64 persen dari total pagu Rp598.500.000. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan penguasaan tanah bagi masyarakat.
Sementara itu, Plt. Gubernur Riau dalam arahannya menegaskan pentingnya penyelesaian isu strategis di sektor agraria, termasuk penuntasan persoalan batas kanan–kiri jalan pada kawasan Pekanbaru–Dumai yang selama ini menjadi kendala pemanfaatan ruang. Ia meminta Tim GTRA Provinsi merumuskan langkah percepatan yang konkret dan dapat diimplementasikan secara terukur.
Plt. Gubernur juga menekankan penguatan kebijakan Satu Data Agraria melalui mekanisme TORA satu pintu sebagai fondasi penyelesaian permasalahan pertanahan secara terpadu. Selain itu, ia menginstruksikan percepatan sertifikasi seluruh aset milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota yang hingga kini masih banyak belum bersertifikat. Penyelesaian konflik agraria tetap diarahkan melalui pendekatan dialogis dengan mengutamakan keadilan bagi masyarakat.
“Reforma agraria harus benar-benar memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tanah adalah modal dasar yang harus memberikan nilai bagi rakyat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menyampaikan langsung sejumlah persoalan agraria yang masih terjadi di wilayahnya. Ia menyoroti besarnya kebun kelapa sawit milik masyarakat yang berada dalam kawasan berstatus HPT dan HPK, padahal masyarakat telah bermukim dan mengelola lahan tersebut jauh sebelum penetapan kawasan oleh pemerintah.
“Status HPT dan HPK banyak ditetapkan pada tahun 1960-an, sedangkan kampung-kampung masyarakat sudah ada sejak 1920. Ini membutuhkan kebijakan yang bijak agar hak masyarakat dapat dilindungi,” ujar Bupati.
Rakor Akhir GTRA Provinsi Riau ini diharapkan memperkuat komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan reforma agraria yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan seluruh persoalan agraria dapat ditangani melalui proses yang transparan, kolaboratif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. ***
