Inforohil.com, Bagansiapiapi – Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Afrizal Sintong, S.I.P M.Si. lebih tegas menanggapi soal beredarnya surat undangan persiapan akan gelar aksi unjuk rasa PGRI, guna tuntut keterlambatan gaji yang beredar di media sosial Facebook hari ini Selasa 3 Desember 2024.
Bupati Rohil menyebutkan alasan mengapa keuangan daerah tersebut terlambat bisa diterima, itu dikarenakan dirinya masih menjalani cuti kampanye, sementara PLT Bupati tidak mau menandatangani.
“Gaji honor mengapa terlambat, sebab
saya masuk setelah cuti kampaye tanggal 25 November, dan saya teken pada tanggal 26 Nopember, Jadi setelah saya teken baru lah DPRD membuat Perda APBD Perubahan dan itu kemudian di bawa ke Pemerintah Provinsi untuk diberi nomor, setelah diberi nomor
baru lah turun ke daerah untuk dilaksanakan.
Setelah itu barulah BKAD melakukan proses pembayaran gaji honor dan tunjangan guru
Jadi prosesnya setelah saya teken lebih kurang 4 hari kerja,” terang Bupati Afrizal Sintong.
Menurut Bupati, jika aksi demonstrasi yang ditujukan oleh para guru dan sebagainya yang menuntut gaji kepada dirinya itu adalah salah kafrah
“Mengapa saya mau di demo, Itu salah kafrah, seharusnya PLT Bupati yang didemo, sebab
sebelum saya cuti APBD-P telah disahkan pada tanggal 21 September, verifikasi provinsi paling lama hanya 10, artinya kalau diurus pada tanggal 1 bulan Oktober APBD-P sudah turun ke daerah. Jadi Kalau PLT Bupati pada waktu itu mau menandatangani, tanggal 10 oktober sudah bisa dibayarkan semuanya, jadi kalau mau demo, demolah PLT Bupati,” kata Afrizal Sintong.
Terakhir, Afrizal Sintong menyebutkan bahwa besok gaji honor dan tunjangan sudah bisa dibayarkan, namun karena yang akan ditransfer tersebut banyak perlu waktu, disisi lain Bupati Rohil ini melihat bahwa terkait akan adanya aksi demonstrasi itu dipolitisasi.
“Gaji honor dan tunjangan besok sudah bisa di bayarkan, Mentransfer nya ke rekening juga memakan waktu karena banyak, jika Ketua PGRI masih akan aksi demo, ini adalah bentuk dari politisasi,” imbuhnya. (Rls)
