Inforohil.com, Pekanbaru – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan kunjungan kerja atau Kunker ke DPRD Provinsi Riau, Kamis (11/5/2023).
Rombongan DPRD Kabupaten Rohil yang dipimpin oleh Jefri disambut oleh anggota Komisi V Muhammad Arpah di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau.
Kunker ini dalam rangka sharing informasi tentang sinergitas dibidang pendidikan antara DPRD Kabupaten dengan DPRD Provinsi dalam penyusunan APBD Perubahan (APBD – P) Tahun 2023.
Dalam rapat tersebut Jefri berharap agar permasalahan yang terjadi pada tingkat SMA/SMK sederajat apapun bidangnya, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Paket C.
Menurutnya, dalam undang-undang itu dijelaskan tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, sehingga Pemerintah Pusat memberikan dana Bosnas dan Bosda kepada sekolah negeri dan swasta yang ada di Provinsi Riau.
“Hanya saja besarannya tergantung pada jumlah siswa. Kami harapkan juga honor daerah atau bantuan sosial untuk tenaga guru yang ada di sekolah swasta ini terutama SMA/SMK, bagaimana caranya agar bisa tercover,” ujarnya di awal rapat.
Selain itu, Jefri menambahkan, bantuan sosial honor daerah hanya diberikan kepada sekolah yang negeri saja, sementara tidak untuk sekolah swasta.
“Jika tidak ada UU yang mengatur dan mengikat, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan sepanjang itu masih disalurkan. Ini perlu difikirkan, karna apa, mereka juga mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.
Jefri menilai, jika berpatokan dengan yang di bangun pemerintah maka tidak akan sanggup pemerintah membangun semua sekolah sampai ke pelosok-pelosok.
“Disini sekolah swasta juga sangat tersudutkan dibandingkan sekolah negeri, jadi tolong sarana prasarana diperhatikan melalui aspirasi dan pokir,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Muhammad Arpah mengatakan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Riau sudah melakukan upaya – upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kebetulan saya Dapil Inhil, yang mana disanapun juga susah sarana prasarananya. Untuk membangun pun susah karena tanahnya gambut. Kita maklumilah, tapi bukan berarti kita berhenti pada saat itu saja,” jelasnya.
Menurutnya, upaya – upaya wajib juga telah di lakukan dengan melakukan pembahasan dengan Dinas Pendidikan untuk sekolah swasta khususnya. Ditahun lalu ada 7000-an lebih murid yang tertampung di SMA Negeri.
Sementara itu, untuk sekolah swasta ini kan bicara kemampuan dan ketidakmampuan sarana termasuk tenaga pendidiknya yang tersebar di Riau. SMA ada, lembaganya ada, gurunya cuma dua, ruang kelas belajarnya kadang 4 kadang 5 dan pengajar pun bukan sesuai dibidangnya.
“Jadi itulah dilema yang kita hadapi hari ini. Untuk di Kota Dumai pada tahun ini akan dibangun 3 SMA baru. Di daerah lain kita juga sudah menyampaikan usulan-usulan untuk beberapa SMA Swasta terpencil yang perlu diperhatikan terkait sarana prasarana pendukung kegiatan pokok proses belajar mengajar,” bebernya.
Terkait honor tenaga pengajar, Muhammad Arpah mengatakan terkadang tenaga pengajar diambil dari sekolah yang jauh, yang memang benar dia punya pengabdian.
Tapi terkadang tidak manusiawi kalau bicara tentang insentif yang diberikan, ini sudah disampaikan bagaimana kira-kira ada kebijakan pemerintah provinsi, di luar dari yang sudah ada selama ini.
“Jadi kita koordinasi dan bersinergi dengan kabupaten/kota, saya lakukan di dinas kab/kota. Kita minta juga agar kawan-kawan di dinas kabupaten memberikan data, data dari jumlah sekolah SD, SMP yang jebolannya nanti masuk ke SMA/SMK sederajat, perbandingannya seperti apa akan tergambar nanti,” imbuhnya.
Kedua, dijelaskan Arpah, jumlah sekolah swasta yang melalui UPT kita SMK yang ada di Riau yaitu ada di Rengat, kalau di Rohil ini gabung Dumai. “Kita minta data itu untuk menyesuaikan fakta di lapangan, terkadang data yang diterima dari teknis dinasnya berbeda dengan di lapangan,” pungkasnya. (Gabe)
