Inforohil.com, Bagansiapiapi – Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Rabu (19/7) bertandang ke Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Kedatangannya ke Negri Seribu Kubah itu untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil dalam rangka sosialisasi perlindungan terhadap habitat Penyu yang ada di kawasan wisata Pulau Jemur.
Tidak tanggung-tangung, dalam audiensi ini juga menghadirkan Lanal Tanjung Balai Asahan, Diskanlut Provinsi Riau, Dinas Pariwisata, Dishub Distrik Dumai, Pos Angkatan Laut Pulau Jemur, Polairut Rohil, serta beberapa kepala OPD dilingkungan Pemkab Rohil.
Dalam arahan pidatonya M Yusup Kepala BPLSP Padang, menekankan habitat Penyu di Pulau Jemur, diyakini bisa menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Untuk itu sangat penting diperlukan perhatian yang intens terhadap perkembangan dan keberadaan habitat penyu tersebut.
“Saya kira bisa menjadi daya tarik, ajang promosi wisata terbatas. Keberadaan aktifitas penyu itu sangat mahal untuk bisa dilihat,” sebut Yusuf di mess Pemda Rohil jalan Perwira Bagansiapiapi.
Diungkapkan Yusuf pihaknya selaku BPSPL sangat peduli terhadap habitat Penyu di Pulau Jemur. Terlebih lagi karena beberapa isu masih maraknya penjualan telur Penyu diwilayah Riau.
Selain itu ada juga yang pemerintah dibeberapa daerah yang membawa Penyu keajang pameran. Untuk itulah, perlunya dilakukan sosialisasi terhadap perlindungan Penyu.
Menanggapi hal itu, Bupati Rohil H Suyatno AMp mengatakan saat ini Pemkab Rohil melalui Dinas Pariwisata juga sedang gencarnya mengembangkan wisata khususnya di Pulau Jemur.
Namun demikian, Bupati juga menyampaikan warga Rohil sendiri masih banyak yang pernah datang ke lokasi wisata itu. Hal itu disebabkan masih minimnya infrastruktur yang ada termasuk pelabuhan tempat berhentinya alat transportasi menuju wilayah itu.
Untuk itu lanjut Suyatno, Pulau Jemur yang berada wilayahnya merupakan perbatasan antar negara, tanggung jawab ini bukan hanya ditangan Pemkab Rohil saja. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat juga harus ikut bersama bertanggung jawab.
“Pusat saya pikir tidak ada memperhatikan, padahal itu batas NKRI. Itu batas terluar Indonesia, tolong pusat juga perhatikan itu,” pintanya.
Disamping itu, melalui Dinas Perikanan Kabupaten Rohil dia juga meminta agar segera mengajukan proposal bantuan ke Pemprov Riau maupun Pusat untuk pembangunan pelabuhan ataupun pengadaan navigasi.
“Pertemuan ini sangat berharga bagi masyarakat kami. Mungkin dengan adanya pertemuan ini, Pulau Jemur akan jadi perhatian pemerintah pusat,” tandasnya. (Gabe)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks