Inforohil.com, Bagansiapiapi – Komisi A DPRD Rokan Hilir (Rohil) kembali merasa kebingungan saat menggelar rapat pembahasan nasib tenaga honorer dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil, Senin (3/4) diruang rapat paripurna.
Beberapa Anggota Komisi A yang ikut dalam rapat yang dipimpin Abu Khoiri ini menyampaikan kebingungannya terhadap perbedaan jumlah data valid honorer yang disampaikan pihak Pemkab Rohl.
Kebingungan para anggota dewan pun bertambah setelah mendengar adanya perbedaan angka yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Keuangan, serta data yang disampaikan Asisten Ferry Parya juga berbeda.
Para anggota DPRD pun tampak semakin marah dengan ketidak jelasan data tersebut. Apalagi data valid tersebut jauh hari sudah diminta kejelasannya. Rapat membahas nasib honorer ini juga merupakan yang ketiga kalinya dan belum mendapat kepastian.
H Akib, salah anggota DPRD yang ikut dalam rapat itu merasa aneh dengan kinerja para SKPD yang tidak kunjung selesai melakukan verifikasi terhadap jumlah data itu. Untuk itu, dia menyarankan agar SKPD membentuk tim agar bisa mendata jumlah honorer yang ada.
“Masa dari 19 ribu lebih jumlah tenaga honorer yang ada tidak bisa disuruh mendata itu. Saya minta jangan seperti ini lagi, ini uang rakyat yang dikeluarkan harus sesuai dengan data yang ada,” pungkasnya.
Jerli Silalahi, Anggota DPRD lainnya juga merasa heran dengan perbedaan data itu. Diherankannya, sudah 17 tahun usia Kabupaten Rohil tetapi sampai sekarang tidak memiliki data valid tenaga honorer.
“Saya rasa orang yang ditunjuk di dinas ini sudah mampu dibidangnya masing-masing. Catatan saya tahun 2016 jumlah honorer 12517, baru beberapa bulan memasuki 2017 data honorer sudah 19ribu lebih,” ujarnya terheran.
Untuk itu, sebelum rapat ini kembali dilanjutkan, Jerli meminta agar dalam waktu seminggu ini mereka sudah mempunyai data valid jumlah tenaga honorer. Bahkan, jika Pemerintah tidak mempunyai anggaran dalam mendata tersebut, dia berjanji siap menanggung biayanya.
“Ayo mari kita buat tim untuk itu. Saya tanggung jawab kalau dana pemerintah tidak ada, uang saku saya saya berikan mendata agar valid,” tegasnya. (syawal)
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar dan Share Artikel Ini. Tks
