Inforohil.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., meminta pemerintah memperkuat regulasi terkait isu LGBT dengan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
Menurut Karmila, Perpres tersebut menegaskan bahwa ancaman terhadap bangsa tidak hanya berasal dari sektor militer, tetapi juga mencakup ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi.
Pernyataan itu disampaikan menyusul terbitnya Perpres Nomor 111 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan LGBT.
“Sudah ada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Di situ disampaikan mengenai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Karena itu jangan sampai penyebaran paham-paham tersebut menjadi budaya baru di Indonesia,” ujar Karmila kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (15/7/2026).
Karmila berpandangan pemerintah dapat menjadikan Perpres tersebut sebagai salah satu landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih tegas untuk mencegah penyebaran berbagai paham yang, menurutnya, bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.
Ia menilai penguatan regulasi diperlukan agar upaya pencegahan tidak berhenti pada sebatas larangan, tetapi juga disertai kepastian hukum melalui pengaturan mengenai konsekuensi maupun sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau tegas ini pasti kaitannya dengan konsekuensi. Jadi bukan hanya pelarangan saja, tetapi harus ada ketegasan dalam arti konsekuensi ataupun sanksi apabila penyebaran itu dilakukan ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung hal tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Karmila mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan kehidupan beragama yang perlu dijaga sebagai bagian dari identitas nasional. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi langkah preventif dalam menyikapi berbagai paham yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.
Ia menegaskan, penguatan regulasi harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, serta menjadi bagian dari implementasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman nonmiliter sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025. ***

