Inforohil.com, Bagansiapiapi – Meski sempat tertunda selama tiga bulan, DPRD Rokan Hilir (Rohil) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil, Senin (15/3/2021) akhirnya mengesahkan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,3 Triliun.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, disahkan melalui rapat paripurna DPRD Rohil yang langsung dipimpin ketua DPRD Rohil Maston didampingi wakil ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi dan dihadiri Bupati Rohil Suyatno bersama unsur pemerintah lainnya.
Dari data yang dirangkum Inforohil.com, sejak lima tahun belakangan ini angka APBD Rohil mengalami sempat mengalami naik hingga menjadi turun drastis.
Tercatat, untuk APB murni Rohil tahun 2016 sebesar Rp 2,6 triliun dan APBD Perubahan menjadi 2,3 triliun. Tahun berikutnya di 2017 APBD murni disahkan sebesar 1,7 triliun menjadi 1,8 triliun pada APBD Perubahan.
Sedangkan di Tahun 2018, APBD murni Rohil kembali disahkan 1,7 triliun dan pada APBD Perubahan tetap diangka 1,8 triliun. Selanjutnya, ditahun 2019 APBD murni Rohil mengalami kenaikan dari APBD murni 1,9 triliun dan naik menjadi 2,4 triliun pada APBD Perubahan.
Di tahun 2020, APBD murni disahkan 1,8 triliun sedikit turun dari tahun sebelumnya menjadi 2,05 pada APBD Perubahan. Untuk tahun 2021 ini, APBD Murni Rohil merosot di angka 1,3 triliun.
Ketua DPRD Rohil Maston mengatakan, dengan telah disahkannya APBD Rohil tersebut agar pemerintah daerah segara membayarkan gaji para honorer yang telah lama menanti.
Maston juga menambahkan, dengan kondisi APBD yang defisit saat ini, diharapkan dinas-dinas terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Satpol PP dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan anggaran yang sangat minim tersebut lanjutnya, solusi kedua menurutnya mau tidak mau pemerintah daerah juga harus siap merampingkan OPD yang ada.
“Artinya dengan adanya perampingan, sebagian anggaran ini bisalah digunakan untuk prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Rohil,” paparnya.
Sementara itu Bupati Rohil Suyatno mengatakan, anggaran sebesar Rp 1,3 Triliun lebih itu akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penanganan Covid-19, penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut) serta berbagai kegiatan lainnya.
“Terutama sekali infrastruktur, kesehatan dan pendidikan juga penanganan covid dan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai kegiatan lainnya,” cakapnya. (Syawal)
