“Sangat berpengaruh sekali, kegiatan jadi mepet, artinya kegiatan non fisik harus dihilangkan dalam kegiatan mata anggaran berjalan,” kata Ketua Komisi B DPRD Rohil, Hendra, Senin (25/1), di Bagansiapiapi.
Menurutnya, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terhadap daerah penghasil migas bukan dikarenakan faktor minimnya anggaran pusat, melainkan karena dampak turunnya harga minyak dunia yang secara tidak langsung berimbas terhadap pusat dan daerah.
“Saya juga sudah mendapat laporan, tetapi tidak resmi dari Plt Sekda, bahwa tahun ini DBH untuk Rokan Hilir dikurangi pusat. Jadi, terpaksa kita harus kencangkan ikat pinggang,” ungkap Hendra.
Dirinya mengusulkan supaya kegiatan di satuan kerja yang sifatnya tidak urgen dan skala prioritas agar dikurangi, supaya anggaran yang sudah disusun tidak mengganggu jalannya roda pembangunan di daerah.
“Kemarin hasil pembicaraannya supaya kegiatan seperti, sosialisasi, kegiatan umum, anggaran rutin dinas dapat dikurangi agar perencanaan kegiatan pembangunan dapat berjalan,” tandasnya. (syawal)
