Batal Kembalikan Formulir ke Nasdem, Syafril-Sihol Istiqomah Jalur Independen -->

Batal Kembalikan Formulir ke Nasdem, Syafril-Sihol Istiqomah Jalur Independen

Selasa, 22 Oktober 2019, 3:16:00 PM
Link Banner

Inforohil.com, Pujud- Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Kh Syafril  SE MSi dan Sihol Pangaribuan menyatakan batal menggunakan jalur partai politik (Parpol) untuk maju pada Pilkada Rohil 2020 mendatang.

Oleh sebab itu, formulir yang sudah terlanjur diambil Syafril pada Selasa 1 Oktober lalu itu, batal dikembalikan karena pasangan dengan jargon S4 (Syafril-Sihol Sahabat Semua Suku) itu memutuskan Istiqomah menggunakan jalur independen yang sudah siap tarung 99 persen. 

Demikian hal itu disampaikan Syafril saat dikonfirmasi media, Selasa (22/10/19). Dikatakan Syafril, hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat bersama tim pemenangan S4 yang mereka gelar di kediaman Syafril usai melaksanakan puncak peringatan HUT Kepenghuluan Kasang Bangsawan senin kemarin.

"Setelah rapat semalam yang dipimpin ketua pemenangan S4 Alwi Hasan, Penasehat S4 DR Kh Abdul Wahid, beserta ketua tim S4 seluruh kecamatan di Rokan Hilir, bahwa pengembalian formulir di Nasdem di batalkan karena kami sepakat Istiqomah dari jalur independen," ujar datuk penghulu Kasang Bangsawan itu. 

Ditambahkannya, menindak lanjuti hasil rapat itu, S4 akan menunggu jadwal dibukanya pengumuman syarat dukungan jalur perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rohil 26 oktober.

"Diperkirakan awal November sampai Januari 2020 kita sudah mulai lakukan perhitungan jumlah dukungan KTP, kalau sudah terkumpul syarat KTP sesuai persentase 8,5 persen jumlah DPT, maka saya Syafril siap mengundurkan diri dari kepala desa," tegasnya. 

Namun lanjut Syafril, apabila Syarat dukungan jalur perseorangan tidak terpenuhi, ia tegaskan akan batal maju pada Pilkada Rohil 2020 nanti. "Tergantung masyarakat Rohil lah saat ini maju atau tidaknya saya. Kalau dapat dukungan, maka Januari saya sudah harus mundur karena petahana tidak bisa memberhentikan pejabat enam bulan sebelum pemilihan," tandasnya. (syawal

TerPopuler